Jika suatu hari Anda terbangun dan Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan yang membatalkan semua kebijakan tarif yang ada, apa yang Anda pikirkan tentang reaksi pasar?

Ini mungkin bukan khayalan. Dilaporkan bahwa pada 5 November, Mahkamah Agung AS mengadakan sidang untuk kasus langka: apakah presiden dapat secara sembarangan menambahkan tarif global atas nama keamanan nasional?

Singkatnya, ini adalah pertarungan tentang batas kekuasaan.

Barisan yang berdiri di sisi yang berlawanan sangat keras - dua mantan ketua Federal Reserve, Bernanke dan Yellen, bersama hampir 50 ekonom dan pemenang Hadiah Nobel, menyerahkan dokumen bersama. Pandangan inti mereka sangat langsung: tarif bukanlah payung perlindungan, tetapi lebih mirip dengan menusuk diri sendiri, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi AS hingga triliunan dolar dalam sepuluh tahun ke depan.

Dan sikap Trump juga selalu tegas: "Tanpa tarif, kita akan menjadi negara miskin."

Ini bukan sekadar perdebatan kebijakan ekonomi, tetapi bentrokan langsung antara kekuasaan negara dan rasionalitas institusi.

Dasar hukum kasus ini berasal dari produk Perang Dingin tahun 1977—"Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional" (IEEPA). RUU ini awalnya digunakan sebagai alat untuk membekukan aset negara yang bermusuhan, tetapi kini diperlakukan sebagai "kunci universal" untuk mengenakan tarif: selama diberi label "keamanan nasional", tarif dapat dikenakan pada China, Eropa, Meksiko, dan wilayah lainnya.

Masalahnya adalah, siapa yang seharusnya memegang kunci ini? Apakah presiden dapat menggunakannya tanpa batas? Atau seharusnya ada kerangka sistem untuk membatasi?

Bagi pasar, ini bukan hanya sebuah drama hukum. Terlepas dari hasilnya, ketidakpastian kebijakan dolar AS semakin meningkat, dan ketidakpastian ini sering kali akan berdampak pada volatilitas berbagai aset.