Mahkamah Agung saat ini sedang bergumul dengan pertanyaan yang rumit: Dapatkah presiden yang sedang menjabat secara sepihak memberlakukan tarif, ataukah kekuasaan itu milik Kongres? Para hakim tampaknya terpecah apakah wewenang eksekutif cukup luas untuk melewati persetujuan legislatif dalam kebijakan perdagangan.

Pertarungan hukum ini bukan hanya sekedar teater birokrasi. Keputusan tarif berdampak pada pasar global, mempengaruhi segala sesuatu mulai dari harga komoditas hingga sentimen investor. Ketika ketidakpastian kebijakan perdagangan meningkat, kita sering melihat modal melarikan diri ke aset alternatif. Hasil dari kasus ini bisa membentuk seberapa cepat kebijakan ekonomi berubah di masa depan—dan bagaimana pasar bereaksi terhadap manuver politik.

Bagi siapa pun yang memperhatikan tren makro, ini adalah jenis gesekan institusional yang menciptakan volatilitas. Pertanyaan tentang pelanggaran wewenang presiden versus kontrol kongres tidak terpecahkan dengan cepat, dan pasar membenci ketidakpastian.