Jepang di sini lagi ada tindakan baru. Pada 7 November, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa mereka akan memasukkan bisnis peminjaman aset enkripsi ke dalam ruang lingkup undang-undang perdagangan barang keuangan.

Intinya adalah menutup celah—sebelumnya ada beberapa platform yang menghindari regulasi pendaftaran dengan mengatasnamakan "peminjaman", kali ini mereka sudah diperhatikan. Apa yang menjadi fokus pengawasan? Ada tiga hal utama: risiko pinjaman kembali dan staking harus dikendalikan, aset pengguna harus disimpan secara terpisah, dan pengungkapan risiko tidak boleh samar.

Dalam pertemuan yang sama, ada juga pemikiran yang ingin merujuk pada model crowdfunding ekuitas, untuk memberikan jalan keluar bagi proyek IEO yang belum melakukan audit keuangan. Tampaknya otoritas regulasi Jepang ingin memperketat aturan.