Sumber: TokenPost
Judul Asli: RUU Regulasi Kripto AS Kembali Ditunda… Kepastian dari Gedung Putih Tertunda, Pengesahan Tahun Ini ‘Tidak Jelas’
Tautan Asli:
Kemungkinan pengesahan RUU struktur pasar kripto AS tahun ini menjadi tidak jelas karena keterlambatan konfirmasi dari Gedung Putih. Isu utama terletak pada ketentuan etika dan persyaratan kuorum, dengan konflik yang terus berlanjut terkait kepemimpinan politik.
Penanganan RUU regulasi kripto di Kongres AS kembali mengalami penundaan. Kemungkinan pengesahan tahun ini juga menjadi tidak pasti karena konfirmasi akhir dari Gedung Putih atas isu-isu utama masih tertunda.
Senator Mark Warner dari Partai Demokrat baru-baru ini menyampaikan perkembangan diskusi RUU struktur pasar kripto dalam sebuah acara di New York. Senator Warner mengatakan bahwa negosiasi untuk mengesahkan RUU terus dilakukan setiap hari, namun kemungkinan untuk disahkan sebelum Natal sangat kecil.
Hambatan terbesar adalah belum adanya sikap akhir dari Gedung Putih terkait dua isu utama, yaitu ketentuan etika dan persyaratan kuorum. Senator Warner menyoroti, “Bahkan di kalangan politisi, terdapat perbedaan tajam soal siapa yang memimpin RUU ini.” Ia menjelaskan bahwa Partai Republik harus menentukan apakah mereka akan menganggap RUU ini sebagai isu yang dipimpin Kongres atau diarahkan oleh Gedung Putih.
Senator Warner menegaskan bahwa timnya dan staf Partai Republik mengadakan negosiasi selama beberapa jam setiap hari. Ia berkata, “Saya yakin kami bisa merampungkan RUU ini, tapi yang paling penting adalah merancang strukturnya dengan benar.”
Variabel lain adalah sikap para senator yang khawatir soal keamanan nasional. Senator Elizabeth Warren dan Jack Reed baru-baru ini mengirim surat kepada Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS, mendesak investigasi menyeluruh terkait kemungkinan penjualan token proyek kripto terhubung dengan pihak ilegal. Mereka bersikeras agar klausul keamanan nasional wajib dimasukkan dalam RUU tersebut.
Diskusi kali ini juga berpotensi semakin rumit karena bertepatan dengan pemilihan presiden AS tahun depan, yang bisa berdampak pada arah kebijakan kripto di masa depan.
Interpretasi Pasar
Tertundanya legislasi untuk membangun struktur pasar kripto terus menurunkan ekspektasi integrasi ke sistem keuangan resmi. Tanpa kejelasan regulasi, ketidakpastian bagi perusahaan kripto kemungkinan besar akan terus berlanjut.
Poin Strategis
Dalam jangka pendek, perlu mewaspadai volatilitas harga yang sensitif terhadap isu regulasi. Penundaan RUU ini justru bisa ditafsirkan positif karena meredakan kekhawatiran akan regulasi yang terlalu ketat.
Glosarium
Persyaratan Kuorum(Quorum Requirement): Standar jumlah minimum kehadiran yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan legislatif atau rapat
Ketentuan Etika(Ethics Provisions): Peraturan yang menetapkan tanggung jawab moral dan standar perilaku bagi pejabat publik atau institusi
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Rancangan undang-undang regulasi kripto di Amerika Serikat kembali ditunda… Persetujuan dari Gedung Putih tertunda, pengesahan tahun ini 'tidak pasti'
Sumber: TokenPost Judul Asli: RUU Regulasi Kripto AS Kembali Ditunda… Kepastian dari Gedung Putih Tertunda, Pengesahan Tahun Ini ‘Tidak Jelas’ Tautan Asli: Kemungkinan pengesahan RUU struktur pasar kripto AS tahun ini menjadi tidak jelas karena keterlambatan konfirmasi dari Gedung Putih. Isu utama terletak pada ketentuan etika dan persyaratan kuorum, dengan konflik yang terus berlanjut terkait kepemimpinan politik.
Penanganan RUU regulasi kripto di Kongres AS kembali mengalami penundaan. Kemungkinan pengesahan tahun ini juga menjadi tidak pasti karena konfirmasi akhir dari Gedung Putih atas isu-isu utama masih tertunda.
Senator Mark Warner dari Partai Demokrat baru-baru ini menyampaikan perkembangan diskusi RUU struktur pasar kripto dalam sebuah acara di New York. Senator Warner mengatakan bahwa negosiasi untuk mengesahkan RUU terus dilakukan setiap hari, namun kemungkinan untuk disahkan sebelum Natal sangat kecil.
Hambatan terbesar adalah belum adanya sikap akhir dari Gedung Putih terkait dua isu utama, yaitu ketentuan etika dan persyaratan kuorum. Senator Warner menyoroti, “Bahkan di kalangan politisi, terdapat perbedaan tajam soal siapa yang memimpin RUU ini.” Ia menjelaskan bahwa Partai Republik harus menentukan apakah mereka akan menganggap RUU ini sebagai isu yang dipimpin Kongres atau diarahkan oleh Gedung Putih.
Senator Warner menegaskan bahwa timnya dan staf Partai Republik mengadakan negosiasi selama beberapa jam setiap hari. Ia berkata, “Saya yakin kami bisa merampungkan RUU ini, tapi yang paling penting adalah merancang strukturnya dengan benar.”
Variabel lain adalah sikap para senator yang khawatir soal keamanan nasional. Senator Elizabeth Warren dan Jack Reed baru-baru ini mengirim surat kepada Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS, mendesak investigasi menyeluruh terkait kemungkinan penjualan token proyek kripto terhubung dengan pihak ilegal. Mereka bersikeras agar klausul keamanan nasional wajib dimasukkan dalam RUU tersebut.
Diskusi kali ini juga berpotensi semakin rumit karena bertepatan dengan pemilihan presiden AS tahun depan, yang bisa berdampak pada arah kebijakan kripto di masa depan.
Interpretasi Pasar
Tertundanya legislasi untuk membangun struktur pasar kripto terus menurunkan ekspektasi integrasi ke sistem keuangan resmi. Tanpa kejelasan regulasi, ketidakpastian bagi perusahaan kripto kemungkinan besar akan terus berlanjut.
Poin Strategis
Dalam jangka pendek, perlu mewaspadai volatilitas harga yang sensitif terhadap isu regulasi. Penundaan RUU ini justru bisa ditafsirkan positif karena meredakan kekhawatiran akan regulasi yang terlalu ketat.
Glosarium
Persyaratan Kuorum(Quorum Requirement): Standar jumlah minimum kehadiran yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan legislatif atau rapat
Ketentuan Etika(Ethics Provisions): Peraturan yang menetapkan tanggung jawab moral dan standar perilaku bagi pejabat publik atau institusi