Otoritas penerbangan telah memberlakukan pengawasan yang lebih ketat untuk pesawat tanpa awak. Undang-Undang Penerbangan Sipil yang direvisi kini mencakup kerangka regulasi formal untuk drone—pertama di kawasan ini. Siapa pun yang terlibat dalam rantai pasokan drone menghadapi persyaratan baru: apakah Anda merancang, memproduksi, mengimpor, memelihara, atau mengoperasikan sistem ini, Anda perlu memenuhi standar sertifikasi kelayakan terbang. Ini menandai pergeseran signifikan menuju protokol keselamatan yang distandarisasi dan akuntabilitas kepatuhan di seluruh industri. Langkah ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengelola adopsi teknologi yang cepat sambil memastikan keselamatan publik.