Menurut Crypto Council for Innovation, Digital Chamber, dan Blockchain Association, ketiga organisasi tersebut meminta pertimbangan yang lebih mendalam terhadap RUU CLARITY pada Jumat. RUU ini memerlukan 60 suara agar lolos di Senat yang dikendalikan Partai Republik, di mana partai tersebut unggul 52-47 atas Demokrat.
Demokrat menentang ketentuan etika dalam RUU itu, yang melarang pejabat publik menerbitkan atau mensponsori kripto, dengan alasan aturan tersebut belum cukup untuk mencegah korupsi. Senator Ruben Gallego mengkritik usulan tandingan dari Partai Republik pada Kamis, dengan mengatakan bahwa itu bukan upaya yang serius. Jika para legislator gagal melakukan pemungutan suara sebelum Senat bersidang kembali pada Agustus, pertimbangan tersebut dapat berlanjut hingga beberapa minggu sebelum pemilihan umum paruh waktu 2026.